Pada perhelatan akbar M2G | Munasus & Mukernas GAPENSI 2022, pada tanggal 21-23 Januari 2022, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, yang dihadiri oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono menyampaikan relaksasi perizinan berusaha berbasis risiko.
REPOST!
Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi izin berusaha untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” Kata Menteri Basuki pada pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional, Sabtu (22/1/2022).
Salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun untuk memberikan ruang kemudahan berusaha bagi pengusaha konstruksi di tengah Pandemi COVID-19.
Menteri Basuki juga mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari terserapnya Rp143,29 triliun atau 94,21% dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun.
REPOST!
Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi izin berusaha untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” Kata Menteri Basuki pada pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional, Sabtu (22/1/2022).
Salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun untuk memberikan ruang kemudahan berusaha bagi pengusaha konstruksi di tengah Pandemi COVID-19.
Menteri Basuki juga mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari terserapnya Rp143,29 triliun atau 94,21% dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun.